Anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah. Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah mengapresiasi kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq dalam menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Apresiasi ini disampaikannya sebab jajaran pimpinan KLHK kerap melakukan peninjauan langsung untuk menjalankan fungsi kerjanya.

"Saya sering melihat di media televisi maupun elektronik berita-berita kegiatan Pak Menteri di lapangan. Saya kira cukup menggembirakan, dalam arti banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Menteri dalam penanganan-penanganan baik sampah, hal-hal terkait pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Aktif dalam kegiatan-kegiatan perubahan iklim, tentu ini menjadi sesuatu yang menarik di tengah proses efisiensi anggaran,” tutur Hanif melalui rilis yang diterima oleh Parlementaria di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Di sisi lain, dirinya menilai penting menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dengan pelaksanaan program-program strategis Kementerian LHK. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menghambat inovasi dan upaya Kementerian LHK dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo di sektor lingkungan hidup.

Kemudian, Aqib  juga menyoroti isu pertambangan ilegal yang menjadi fokus perhatian Komisi XII DPR RI. Ia menegaskan perlunya kolaborasi antara Kementerian LHK dengan Komisi XII DPR RI dalam menertibkan aktivitas illegal mining, khususnya penanganan limbah dan kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal di Kalimantan Barat.

"Kami di Komisi XII itu hari-hari ini sedang konsentrasi dan fokus kepada hal-hal berkaitan dengan illegal mining ini Pak Menteri, ini terkait sekali dengan lingkungan hidup," ujarnya.

Sebab itu, Aqib berharap Kementerian LHK dapat mengambil tindakan nyata dan konkret dalam menangani kasus-kasus illegal mining dari sektor lingkungan. Ia pun mengusulkan agar Komisi XII DPR RI bersama Kementerian LHK dapat melakukan peninjauan langsung ke Kalimantan Barat untuk melihat secara langsung kerusakan lingkungan yang terjadi akibat illegal mining.

"Saya berharap nanti secara teknis kita akan sama-sama meninjau Kalimantan Barat dari sisi kerusakan lingkungan seperti apa. Ini buat contoh yang betul-betul nyata sehingga kita punya legacy, punya sesuatu yang positif yang kira-kira bisa ditinggalkan untuk republik ini," pungkas Politisi Fraksi PAN itu. (um/aha)